detikFinance Tak Ada Impor Beras, Setoran Bea Masuk Turun 5,8% DJBC Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan cukai dan kepabeanan Rp 77,5 triliun hingga Maret 2025. Rabu, 07 Mei 2025 17:05 WIB
detikFinance Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait Dugaan Korupsi Pajak, DJP Buka Suara Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kejagung. Selasa, 18 Nov 2025 11:01 WIB
detikFinance KSP: Kenaikan Gaji ASN 2025 Belum Bisa Dipastikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan kenaikan gaji ASN belum bisa dipastikan terjadi tahun ini. Senin, 22 Sep 2025 16:28 WIB
detikFinance Target Setoran Pajak Tahun Depan Ambisius, Rp 2.357 Triliun! Penerimaan dari pajak ditetapkan sebesar Rp 2.357 triliun atau naik 13,5% pada tahun depan. Jumat, 15 Agu 2025 20:50 WIB
detikNews Peredaran Vape Isi Obat Keras dari Thailand Digagalkan di Bandara Soetta Polisi menggagalkan peredaran vape obat keras. Vape tersebut dikirimkan dari negara Thailand untuk diedarkan di Indonesia. Rabu, 04 Jun 2025 19:17 WIB
detikFinance BPJS Ketenagakerjaan Respons Kabar PHK Massal Gudang Garam BPJS Ketenagakerjaan buka suara terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikaitkan dengan PT Gudang Garam Tbk. Selasa, 09 Sep 2025 08:30 WIB
detikFinance Perjalanan Philip Morris-Sampoerna Kembangkan Produk Tembakau Bebas Asap di RI Philip Morris International (PMI) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus mengembangkan produk bebas asap di Indonesia. Rabu, 02 Jul 2025 14:16 WIB
detikJatim Solusi Khofifah Saat Dana Transfer Pusat untuk Jatim Dipotong Rp 2,8 T Gubernur Jatim Khofifah menanggapi pemangkasan dana transfer pusat dengan menawarkan solusi peningkatan DBHCHT menjadi 10% untuk menutupi kekurangan anggaran. Rabu, 08 Okt 2025 14:30 WIB
detikFinance Pengetatan Aturan Tembakau Bisa Bikin Produk Ilegal Marak, Bagaimana Solusinya? Pengetatan aturan tembakau disebut bisa membuat produk rokok ilegal marak. Rabu, 06 Nov 2024 15:26 WIB
detikFinance Industri Tembakau di Klaten Terancam Merosot Bupati Klaten menolak PP Nomor 28/2024 yang dinilai merugikan petani tembakau. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang regulasi tersebut. Selasa, 12 Agu 2025 09:38 WIB