Koalisi Sipil kritik RUU KKS yang melibatkan TNI sebagai penyidik pidana siber. TNI menegaskan perannya terbatas pada pertahanan, bukan penegakan hukum sipil.
Ketua KPK Setyo Budiyanto minta penghapusan istilah 'gratifikasi' dalam RUU Perampasan Aset untuk menghindari bias. Dia harap undang-undang korupsi diperbaiki.
Era globalisasi mengubah tantangan TNI dari ancaman konvensional menjadi kompleks. Refleksi 80 tahun TNI penting untuk merancang masa depan yang lebih baik.
Pakar siber menilai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta perubahan UU Pelindungan Data Pribadi penting untuk perlindungan data dan pertahanan siber Indonesia.
DPR RI setujui 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perampasan Aset. KPK berharap dilibatkan dalam pembahasan untuk memulihkan aset hasil kejahatan.