KPK sedang mengusut kasus korupsi beras bansos presiden saat penanganan COVID 2020. Kasus ini terungkap dari OTT mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
KPK mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras Presiden saat pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan tidak tarif listrik periode Juli-September 2024 tetap. Ini besaran KwH yang didapat kalau beli token Rp 200 ribu.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan hari ini jaksa akan memanggil 5 saksi. Selain Ihsan Yunus dan Hotma Sitompul, ada 3 saksi lain yang dihadirkan.
Di sela sidang lanjutan bansos Corona, warga DKI korban bansos tak layak menyampaikan permohonan penggabungan gugatan. Namun, permohonan itu dikesampingkan.