KKP Indonesia-Timor Leste mengantongi sejumlah dokumen dari Kejagung. Dokumen itu berupa surat dakwaan yang diajukan kepada para pelanggar HAM di Timor Leste.
Bagi Kwik Kian Gie, Menko Perekonomian Boediono perlu dimintai keterangan seputar latar belakang kasus BLBI. Alasannya, Boediono mendukung 100% cara penyelesaian utang para pengemplang BLBI.
Proses verifikasi mengenai data-data uang pengganti kasus korupsi terus berlanjut. Kejagung bersama BPKP akan mengadakan rapat untuk menyamakan standar pemeriksaan.