detiksearch

detikNews

Ketua MK: Pembubaran Parpol Hanya Bisa Atas Permohonan Presiden

Memecat seseorang dari keanggotaannya di DPR (recall) tidak bisa dijadikan alasan untuk membubarkan parpol tersebut. Pembubaran parpol hanya dilakukan atas permohonan Presiden kepada MK.

Kamis, 03 Mar 2011 08:28 WIB

detikNews

Pecat Lily dan Gus Choi, PKB Bisa Dibubarkan

PKB dinilai melanggar konstitusi jika sampai memecat Lily Wahid dan Effendy Choirie dari DPR. Pelanggaran konstitusi itu bisa memberi peluang pembubaran PKB sebagai partai politik.

Kamis, 03 Mar 2011 06:48 WIB

detikInet

Menkominfo: BlackBerry Tak Bebas dari Penyadapan

Langkah pemerintah yang mendesak RIM agar memberi akses untuk membaca lalu lintas data di sistem BlackBerry rupanya masih terus diupayakan. Menkominfo pun menegaskan, BlackBerry tidak anti sadap.

Senin, 28 Feb 2011 16:27 WIB

detikInet

Soal Penyadapan, Menkominfo Setuju Diatur UU

Menkominfo Tifatul Sembiring setuju dengan Mahkamah Konstitusi yang merekomendasikan bahwa tata cara soal penyadapan harus diatur Undang-undang. Alhasil, pembahasan soal RPP Penyadapan pun dihentikan.

Senin, 28 Feb 2011 13:28 WIB

detikNews

MK: Usia Anak Dapat Dipidana Minimal 12 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Kamis, 24 Feb 2011 21:23 WIB

detikNews

KPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap

MK sore ini membatalkan aturan dalam UU ITE yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada KPK.

Kamis, 24 Feb 2011 21:03 WIB

detikNews

MK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP

MK membatalkan aturan dalam UU ITE pasal 31 ayat 4 yang berisi 'tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah'. Kini penyadapan harus diatur dalam UU khusus.

Kamis, 24 Feb 2011 18:44 WIB

detikNews

Tak Dilibatkan Merancang, Partai Gurem Minta UU Parpol Dicabut

MK diminta untuk mencabut UU 2/2011 tentang Partai Politik yang baru. Mereka beralasan dalam membentuk UU ini, partai-partai yang tidak berada di parlemen tidak dilibatkan dalam membahas UU tersebut.

Kamis, 24 Feb 2011 17:24 WIB

detikNews

UU Perkebunan Dinilai Rugikan Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang No 18/2004 Tentang Perkebunan dinilai menyudutkan eksistensi masyarakat hukum adat. Di samping itu, Undang-undang tersebut juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Selasa, 22 Feb 2011 14:31 WIB

Musyafak: Cabut Dukungan Pemberhentian Walikota Ibarat Jilat Ludah Sendiri

Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rauf menyayangkan adanya fraksi yang akan menggagalkan keputusan pemberhentian Walikota Tri Rismaharini tidak berlanjut ke Mahkamah Agung (MA).

Jumat, 18 Feb 2011 19:27 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikInet

detikInet

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews