detikNews

Mahfud: Jual-Beli Pasal Sudah Terbukti di Pengadilan Tipikor

DPR meminta agar Mahfud MD melaporkan praktik jual-beli pasal undang-undang yang diketahuinya. Namun Mahfud menolak itu dengan alasan bukti-bukti sudah terbuka selama ini di pengadilan Tipikor.

Kamis, 17 Nov 2011 10:04 WIB

detikNews

Ungkap Jual Beli Pasal di DPR, Mahfud Didorong Beberkan Bukti

Isu jual beli pasal di DPR sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Indikasi praktik ini diungkap Ketua MK Mahfud MD. Mahfud pun didorong membeberkan bukti empiris agar isu ini tak hanya jadi konsumsi publik.

Kamis, 17 Nov 2011 09:25 WIB

detikNews

Tak Cuma Ungkap Jual Beli Pasal di DPR, Mahfud Disarankan Melapor

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkap adanya jual beli pasal di DPR. Tapi, selain mengungkap praktik kotor itu, Mahfud disarankan juga melaporkannya kepada pihak berwajib.

Kamis, 17 Nov 2011 07:28 WIB

detikNews

Cegah Jual Beli Pasal, DPR Diminta Transparan Bahas UU

Praktik jual beli pasal dalam pembahasan undang-undang sepertinya telah menjadi hal yang lumrah di DPR. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, DPR diminta lebih transparan dalam pembahasan UU.

Kamis, 17 Nov 2011 06:41 WIB

detikNews

Masyarakat Minta Frekuensi Televisi Jangan Dipindahtangankan

MK mulai melakukan uji materi terhadap UU No 32/2002 tentang Penyiaran dengan agenda sidang pendahuluan. Uji materi UU ini diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP).

Kamis, 17 Nov 2011 03:04 WIB

detikNews

Baleg DPR: Tidak Ada Jual Beli Pasal di DPR

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Ignatius Mulyono juga membantah pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang praktik jual beli pasal dalam pembahasan UU di DPR. Ignatius pun menyesalkan pernyataan tersebut.

Rabu, 16 Nov 2011 20:26 WIB

detikNews

Marzuki: Sejak Saya Pimpin DPR Tak Ada Jual Beli Pasal UU

Ketua DPR Marzuki Alie yakin di era kepemimpinannya tidak ada jual beli pasal UU. Karena itu dia pun membantah bila muncul tudingan di DPR marak praktik kotor itu.

Rabu, 16 Nov 2011 19:11 WIB

detikNews

Tanggapi Kritik Hedon, Politisi Gerindra: DPR Jangan Reaktif

Gaya hidup sejumlah pejabat dinilai hedon dan perlente. Menanggapi kritik ini, anggota DPR tidak perlu reaktif. Sebaliknya anggota Dewan harus menerimanya sebagai koreksi.

Rabu, 16 Nov 2011 18:17 WIB

detikNews

Jadi Saksi di MK, Permadi Beberkan Borok BK DPR

BK DPR dianggap kehilangan kehormatannya. Itulah yang menjadi alasan Permadi mundur dari kursi Wakil Ketua BK di periode lalu, 2004-2009. Permadi juga mengungkap sejumlah keborokan di gedung dewan.

Rabu, 16 Nov 2011 17:30 WIB

detikNews

Ruhut: KPK, MK, KY itu Pejabat Hukum, Tak Boleh Banyak Omong

Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritisi pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Ketua MK Mahfud MD. Ruhut meminta agar pimpinan lembaga tinggi negara tersebut tidak masuk ke arus pusaran politik dan lebih baik diam.

Rabu, 16 Nov 2011 16:21 WIB