detikNews

Buyung: Presiden Harus Keluarkan Perppu Tentang PN Tipikor

Putusan MK yang menilai pengadilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945 terus menuai kritik. Presiden diminta untuk segera bertindak dengan mengeluarkan perppu.

Rabu, 20 Des 2006 15:17 WIB

detikNews

MK 'Ultimatum' Pengadilan Tipikor, Kesempatan Benahi Sistem Hukum

Ini saatnya kita membenahi sistem hukum kita. Ini seperti masa uji coba, kan nggak bisa lembaga (Pengadilan Tipikor) baru dibangun langsung mapan.

Selasa, 19 Des 2006 18:06 WIB

detikNews

Assegaf: MK Tidak Konsisten

Meskipun permohonan terhadap UU 30/2002 tentang KPK dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun pemohon merasa MK masih tidak konsisten atas pembatalan pasal 53 UU KPK.

Selasa, 19 Des 2006 15:06 WIB

detikNews

Akan ke Cina, Rokhmin Dahuri Ajukan Penangguhan Penahanan

Dengan alasan akan pergi ke Cina, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengajukan penangguhan penahanan ke KPK. Padahal dia baru 4 hari di tahanan.

Senin, 04 Des 2006 12:40 WIB

detikNews

Ditahan KPK, Eks Konjen RI untuk Johor Baru Teriak Emosi

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam, mantan Konjen RI untuk Johor Baru, Malaysia, periode 2004-2006 Eda Makmur ditahan KPK. Tidak terima, Eda pun emosi.

Kamis, 30 Nov 2006 15:16 WIB

detikNews

Hendarman Tak Yakin SDM-nya Mampu Tangani Temuan BPK

Temuan BPK mengenai indikasi korupsi yang dikirim ke Kejagung akan ditangani, meski Kejagung mengaku terganjal persoalan SDM yang terbatas.

Rabu, 29 Nov 2006 11:38 WIB

detikNews

Eksepsi Gubernur Kaltim Ditolak

Gubernur Kaltim terpaksa gigit jari. Eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan sejuta hektar untuk perkebunan kelapa sawit ini ditolak majelis hakim PN Tipikor.

Kamis, 23 Nov 2006 12:07 WIB

detikFinance

KPK Bantah Jadi Penyebab Lesunya Bisnis Parsel

KPK membantah pihaknya menjadi penyebab utama lesunya bisnis parsel terkait dikeluarkannya aturan pelarangan penerimaan parsel kepada pejabat negara.

Sabtu, 14 Okt 2006 12:47 WIB

detikNews

KPK Bantah Jadi Penyebab Lesunya Bisnis Parsel

KPK membantah pihaknya menjadi penyebab utama lesunya bisnis parsel terkait dikeluarkannya aturan pelarangan penerimaan parsel kepada pejabat negara.

Sabtu, 14 Okt 2006 12:30 WIB

detikNews

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan).

Rabu, 11 Okt 2006 13:33 WIB