Kejari Pandeglang tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan bantuan pengadaan tablet SMP senilai Rp 8 miliar. Bantuan tersebut berasal dari dana BOS 2019 silam.
MAKI hendak melaporkan dugaan penyimpangan pajak sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga juga berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah diusut oleh KPK.
Massa PMII berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumbar. Mereka meminta KPK turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumbar.
Kasus dugaan penyimpangan anggaran puluhan miliar rupiah yang digunakan untuk pengadaan hand sanitizer terus ditelusuri. Kini kasus memasuki babak baru.
Pansus COVID-19 DPRD Sumbar akan menemui BPK-RI Perwakilan Sumbar untuk meminta audit investigasi soal dugaan penyelewengan dana COVID-19 sebesar Rp 150 miliar.