detikNews

Politikus Gerindra Anggap Kombinasi Jonan-Arcandra Dipaksakan

Anggota Komisi VII DPR Ramso Siagian juga menyebut pelantikan Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM (wamen) terkesan dipaksakan

Sabtu, 15 Okt 2016 13:34 WIB

detikNews

Keputusan Jokowi Angkat Arcandra Jadi Wamen ESDM Dinilai Cacat Hukum

Keputusan Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wamen ESDM dinilai cacat hukum. Pasalnya masalah status kewarganegaraan Arcandra Tahar belum tuntas.

Sabtu, 15 Okt 2016 06:51 WIB

detikNews

Wakil Ketua MPR Kritisi Jokowi yang 'Duetkan' Jonan dan Arcandra di ESDM

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi penunjukan Ignasisus Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi.

Sabtu, 15 Okt 2016 05:17 WIB

detikNews

Jonan-Arcandra, Kabinet Penutup Malu?

Akhirnya, Presiden Joko Widodo memilih Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakilnya Arcandra Tahar. Dua figur yang cukup kontroversial meski berprestasi.

Jumat, 14 Okt 2016 18:02 WIB

detikNews

Kembalinya 2 Mantan Menteri ke Kabinet Kerja

Dua personel baru di Kabinet Kerja merupakan wajah lama yaitu Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar.

Jumat, 14 Okt 2016 16:36 WIB

detikNews

Jokowi Lantik Arcandra Lagi, Ketua DPR: Kita Belajarlah dari IPTN

Arcandra Tahar yang kini menjadi Wakil Menteri ESDM sebelumnya tersangkut masalah kewarganegaraan. Ketua DPR mendukung langkah tersebut.

Jumat, 14 Okt 2016 15:54 WIB

detikNews

Arcandra Jadi Wamen ESDM, NasDem: Secara Etika Tidak Patut

Keputusan Jokowi ini seakan menunjukkan tidak ada orang yang berkompeten lainnya di bidang ESDM selain Arcandra. Taufiqulhadi menilai ada ketidakadilan.

Jumat, 14 Okt 2016 15:37 WIB

detikNews

Arcandra Jadi Wamen ESDM, Hanura: Dia Sudah Cacat Integritas!

Ketua DPP Hanura Sjarifuddin Sudding mempertanyakan apa motif pemerintah mengangkat kembali Arcandra yang sebelumnya memiliki masalah kewarganegaraan.

Jumat, 14 Okt 2016 14:39 WIB

detikNews

Presiden Indonesia Asli?

PPP mengusulkan bunyi pasal UUD 1945 dikembalikan jadi, "Presiden ialah orang Indonesia Asli". Sebelumnya kata 'asli' dihilangkan demi kebhinnekaan Indonesia.

Kamis, 13 Okt 2016 10:20 WIB

detikNews

Fraksi PDIP MPR: Usulan PPP Soal Orang Indonesia Asli, Diskriminatif

PPP mengusulkan amandemen UUD 1945 yang mengatur soal syarat menjadi Presiden RI harus WNI asli. Fraksi PDIP di MPR tidak setuju dengan usulan tersebut.

Minggu, 09 Okt 2016 12:32 WIB