detikNews

BRR Diminta Pertanggungjawabkan Rp 278 Miliar Dana Pertahanan

AWG meminta BRR Aceh-Nias mempertanggungjawabkan dana Rp 278 miliar dalam anggaran tahunannya. Dana itu dialokasikan untuk pertahanan.

Jumat, 11 Agu 2006 16:00 WIB

detikNews

Hamid Harus Diproses Secara Hukum

Kredibilitas KPK bisa tercoreng karena dinilai melakukan tebang pilih terhadap Hamid Awaludin. Untuk merevitalisasi citra, KPK harus berani memproses Hamid secara hukum.

Jumat, 11 Agu 2006 07:30 WIB

detikNews

Penggantian Nama Aceh Harus Lewat Amandemen

Meski telah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh (UUPA), penggantian nama Aceh tetap harus melalui mekanisme amandemen. Pihak DPRD dapat mengusulkan pelaksanaannya melalui DPR pusat.

Selasa, 08 Agu 2006 13:40 WIB

detikNews

Bawa Istri ke LN, DPR & Pejabat Harus Beri Klarifikasi

Anggota DPR dan pejabat kerap membawa istri ke luar negeri. Agar citra tidak menjadi buruk harus ada penjelasan yang dilakukan.

Sabtu, 05 Agu 2006 07:39 WIB

detikNews

3 Menteri Serahkan UU PA ke Aceh

Mendagri Moh. Ma'ruf, Menkominfo Sofyan Djalil dan Menteri PAN Taufiq Efendi mewakili pemerintah menyerahkan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Aceh.

Kamis, 03 Agu 2006 14:52 WIB

detikNews

Agung Anggap Wajar Anggaran Tiap RUU Naik Jadi Rp 1,7 M

Setjen DPR mengusulkan pembahasan setiap RUU naik lebih 100%, dari Rp 560 juta pada 2006 menjadi Rp 1,7 miliar pada 2007. Ketua DPR menilai usulan ini wajar.

Rabu, 02 Agu 2006 13:20 WIB

detikNews

Izin Impor BRR Jangan Sampai Jadi Kampanye Negatif dari GAM

Meski sudah berjanji akan berhati-hati, BRR tetap diwanti-wanti soal impor barang bekas yang meliputi reaktor nuklir, tank baja, kapal perang.

Jumat, 28 Jul 2006 12:29 WIB

detikNews

Izin Impor BRR Dianggap Penyelewengan Berat

Izin impor dari Mendag dan Menperin kepada BRR dinilai sebagai penyelewengan berat. Harusnya BRR hanya mengimpor barang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi saja.

Jumat, 28 Jul 2006 12:03 WIB

detikNews

Izin Impor BRR Hambat Implementasi UU PA

Izin impor barang modal bukan baru khusus untuk percepatan tugas BRR Aceh-Nias panen kritik. Izin itu dapat menjadi kampanye negatif GAM.

Jumat, 28 Jul 2006 11:28 WIB

detikNews

Izin Impor BRR Dipertanyakan

Izin impor barang modal bukan baru hingga 15 April 2009 khusus untuk percepatan pelaksanaan tugas BRR di Aceh dan Nias dipertanyakan oleh DPR.

Jumat, 28 Jul 2006 07:01 WIB