detikNews

Partai Jokowi Dukung Perpu SBY

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung pemerintah mengeluarkan Perpu aturan Pilkada. Perpu dinilai akan menjadi jalan terbaik untuk mengembalikan partisipasi politik rakyat. 

Rabu, 01 Okt 2014 16:12 WIB

detikNews

SBY Terbitkan PERPU 'Pengganjal' UU Pilkada, Politisi Golkar: Itu Tidak Lazim!

Wakil ketua DPR RI sekaligus politisi partai golkar Priyo Budi Santoso bereaksi atas wacana presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Rencana Presiden menggagas peraturan yang dibuat untuk mengganjal UU Pilkada  yang baru disahkan DPR ini, menurut Priyo  di luar kelaziman.

Rabu, 01 Okt 2014 15:38 WIB

detikNews

PKS Yakin Perpu untuk UU Pilkada Akan Dibatalkan DPR

‎Presiden SBY segera mengajukan Perpu untuk membatalkan ketentuan Pilkada melalui DPRD dalam UU Pilkada. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid meyakini DPR mendatang akan menolak Perpu tersebut.

Rabu, 01 Okt 2014 11:58 WIB

detikNews

Fahri Hamzah pada Jokowi: Biarkan Koalisi Merah Putih Kuasai Parlemen!

PDIP memberikan tawaran kursi menteri kepada Demokrat demi mendapat dukungan untuk sistem paket pengajuan pimpinan DPR. Langkah itu menuai kritik dari politisi PKS Fahri Hamzah.

Rabu, 01 Okt 2014 11:45 WIB

detikFinance

OJK: UU JPSK Penting Untuk Antisipasi Krisis

OJK menilai Indonesia sangat membutuhkan aturan tentang JPSK. Aturan ini penting agar Indonesia siap kala menghadapi ancaman krisis keuangan.

Selasa, 30 Sep 2014 15:13 WIB

detikNews

Menganalisis Kontroversi SBY

Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

Senin, 29 Sep 2014 10:34 WIB

detikNews

Bila Ahok Jadi Presiden: Gue Periksa Harta dan Pajak Anggota DPR

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok kini berharap sepenuhnya kepada Jokowi untuk perbaikan sistem politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi setelah DPRD memiliki kewenangan seperti era Seoharto.

Jumat, 26 Sep 2014 10:17 WIB

detikFinance

Premium Bakal Hilang 7 Hari di Akhir Tahun, Pertamina: Bagus Buat Pembelajaran

Pertamina memprediksi, jatah atau kuota bensin premium akan habis pada 24 Desember 2014. Artinya, akan ada 7 hari SPBU tak jual premium. Kondisi ini dianggap bagus.

Jumat, 19 Sep 2014 14:51 WIB

detikFinance

Anggota DPR Ini Sebut SKK Migas Dibubarkan Tahun Depan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) disebut-sebut akan dibubarkan tahun depan. Ada apa?

Senin, 15 Sep 2014 14:22 WIB

detikNews

Jokowi-JK akan Bentuk Badan Otoritas Pajak dan Badan Penerimaan Negara

Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengkaji pembentukan Badan Otoritas Pajak, dan Badan Penerimaan Negara. Seperti apa dua lembaga baru itu?.

Rabu, 10 Sep 2014 16:43 WIB