Mahkamah Agung (MA) menutup rapat bagi pelanggar lalu lintas yang mencari keadilan karena merasa tidak melanggar. Lalu ke mana tempat mencari keadilan?
Anggota Komisi VIII DPR menyoroti kurang terlihatnya wewenang BPJPH Kemenag dalam sertifikasi halal. UU Jaminan Produk Halal pun diusulkan untuk direvisi.
"Sudah semestinya semua substansi putusan MK yang merupakan hasil uji materi berkaitan dengan pengaturan kepemiluan diakomodir dalam UU Pemilu," kata Titi.
Komisi VIII DPR menyoroti kewenangan BPJPH Kemenag dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI.