UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak digugat empat perusahaan ke MK. Mereka menilai Pasal 78 UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadirkan pakar Otonomi Daerah dari Universitas Nasional, Djohermansyah Djohan, sebagai ahli.