Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mendorong pemilihan DPRD hingga walikota di Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat jika nanti resmi DKJ.
PKS DKI menolak rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana di RUU DKJ. Dia mengatakan hal itu akan membuat Jakarta kembali ke Orba.
RUU Daerah Khusus Jakarta mengatur pembentukan kawasan aglomerasi. Penataan kawasan ini menjadi kewenangan Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan Gubernur DKI Jakarta bakal dipilih oleh rakyat.