Bahlil menerima SK kepengurusan partai periode 2024-2029 dari Kemenkum. Dengan diterimanya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap.
"Semua sudah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan Mahkamah Partai Golkar saat Munas sudah menyatakan tak ada sengketa," ucap Adies.
"Menetapkan Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi mitra kerja komisi VIII DPR RI," kata pimpinan DPR Adies Kadir.