detikNews

DPR Akan Libatkan Buruh dalam Susun DIM Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

DPR berencana melibatkan buruh dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Selasa, 11 Feb 2020 12:43 WIB

detikNews

Di Tengah Pandemi Corona, Ratusan Buruh Geruduk Pemkab Tasikmalaya

Ratusan buruh dari SBSI 1992 di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di tengah pandemi Corona.

Rabu, 18 Mar 2020 15:39 WIB

detikNews

Kejutan Omnibus Law: Jokowi Bisa Ubah UU Lewat Peraturan Pemerintah

Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat PP. Melanggar UUD 1945?

Minggu, 16 Feb 2020 11:44 WIB

detikFinance

Soal 'Bonus' 5 Kali Gaji, Menaker: Berlaku Bagi Pengusaha Besar

Uang pemanis sebesar 5 kali upah yang masuk dalam formula RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibayar oleh pengusaha besar.

Rabu, 12 Feb 2020 11:42 WIB

detikFinance

Nasib Rencana RI Punya Bank Tanah, Masih Terkatung-katung?

Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengungkapkan penyebab bank tanah tak juga kunjung terbentuk.

Selasa, 25 Feb 2020 23:28 WIB

detikNews

PPP: DPR Bisa Tunda Bahas Omnibus Law di Tengah Jalan

Waketum PPP Arwani Thomafi menilai DPR dapat menyetop pembahasan omnibus law tersebut.

Kamis, 23 Apr 2020 22:02 WIB

detikNews

Elite PPP Risih dengan Cuitan Jokowi soal RUU Ciptaker, PDIP Membela

"Tapi sudah dicek lagi, twitnya sepertinya sudah hilang yang itu, sudah diganti," sebut Rieke.

Senin, 27 Apr 2020 15:14 WIB

detikNews

Beda Internal Pemerintah Soal 'PP Bisa Ubah UU': Typo vs Direncanakan

Perbedaan sikap ditunjukkan pemerintah terkait pasal di omnibus law Cipta Kerja yang menyebut Presiden bisa mengubah UU lewat PP.

Selasa, 18 Feb 2020 07:53 WIB

detikNews

Jimly Asshiddiqie Akui Pihaknya Dapat Rp 50 Juta Terkait Omnibus Law

Anggota DPD Jimly Asshiddiqie mengakui pihaknya mendapatkan dana Rp 50 juta terkait omnibus law. Mantan Ketua MK itu menyatakan uang itu untuk biaya konsultasi.

Selasa, 18 Feb 2020 14:07 WIB

detikNews

Pasal 'PP Bisa Ubah UU' Salah Ketik, Mahfud: Diperbaiki DPR, Tak Usah Bersurat

Mahfud Md memastikan pasal 170 draf RUU Cipta Kerja yang salah ketik tinggal diperbaiki di DPR. Pemerintah tidak perlu mengirimkan surat resmi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:02 WIB