Kerjasama KPU dengan lembaga IFES (asing) dalam menyediakan instrumen verifikasi Sipol KPU menuai banyak kritik. Setelah PDIP, kini giliran PAN yang mengkritik agar data dalam Sipol tidak bocor ke pihak asing.
Sudah sebelas hari, sejak pidato presiden yang menginstruksikan Polri segera melimpahkan kasus penanganan simulator SIM kepada KPK, hingga kini belum juga selesai. Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy, menilai Polri abai dengan instruksi presiden.
Majelis hakim pengadilan negeri Tipikor menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun untuk Wa Ode Nurhayati. Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy khawatir jika Wa Ode dibui tak ada lagi whistle blower untuk kasus-kasus di DPR.
Wacana pembahasan RUU Kamnas kembali menghangat. Beberapa pihak menolak RUU ini karena dinilai akan membawa kembali suasana orde baru di era reformasi.
Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati, mengajukan banding atas vonis 6 tahun yang dijatuhkan kepadanya. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah kadernya tersebut.
Aksi pemukulan yang dilakukan oknum TNI pada masyarakat sipil itu akan membuat tanda-tanya, perlukah masyarakat memberi dukungan terhadap kehadiran UU Kamnas? DPR pun sedang menimbang-nimbang hal ini kendati sudah dilobi Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan 'roadshow' kepada fraksi-fraksi DPR untuk menjelaskan soal kontroversi RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Kali ini giliran Fraksi Gerindra yang ditemui Wamenhan.
Mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK. JK menilai UU KPK yang ada saat ini masih cukup baik untuk KPK.
Ketua MK mendorong agar revisi UU kontroversial tersebut ditarik dari Prolegnas. "Situasinya tidak pas, sekarang karena kecurigaan orang terlalu banyak. Hampir kalau dari isinya itu kan memang terlihat sebagai upaya pengerdilan," ujarnya.