detiksearch

detikFinance

50 Aturan Perundang-undangan Bebani Dunia Usaha

Sebanyak 50 peraturan perundang-undangan dinilai masih membebani dunia usaha. Aturan UU tersebut ada yang tumpang tindih, multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum.

Rabu, 11 Mar 2009 11:39 WIB

detikNews

Pemerintah Segera Bentuk Tim Koordinasi Pendukung Pemilu

Pemerintah akan segera membentuk tim koordinasi pendukung pelaksanaan Pemilu. Tim ini bertugas memberikan dukungan kepada KPU selaku pelaksana Pemilu dan Bawaslu dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu.

Rabu, 11 Mar 2009 11:24 WIB

detikNews

Tumpang Tindih Ketenagalistrikan Nasional

Dalam usianya yang lebih dari 62 tahun PLN belum mampu menyediakan listrik yang memadai. Rasio elektrifikasinya pun masih kecil. Padahal permintaan (demand) akan energi ini terus meningkat.

Senin, 02 Mar 2009 18:32 WIB

detikNews

Menakertrans Didemo di Gedung Sate

Kehadiran Menakertrans Erman Suparno di Gedung Sate disambut seratusan demonstran. Mereka menuntut Erman mencabut peraturan-peraturan yang dianggap merugikan TKI.

Sabtu, 28 Feb 2009 11:28 WIB

detikInet

Harga Ponsel dan Laptop Bisa Makin Mahal

Harga ritel perangkat elektronik yang menggunakan sinyal radio frekuensi, seperti ponsel, laptop dan modem 3G, bisa naik hingga 20% gara-gara sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dianggap tumpang tindih.

Jumat, 27 Feb 2009 09:59 WIB

detikNews

Kejagung Minta Status Jaksa KPK Diperjelas

Kejagung meminta status jaksa KPK yang melakukan penuntutan di pengadilan tipikor, diperjelas. Alasannya, menurut UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI, yang melakukan penuntutan umum adalah kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Rabu, 18 Feb 2009 17:15 WIB

detikNews

Foke Optimistis Proyek BKT Selesai 2010

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) tinggal 11 persen. Sedangkan di Jakarta Utara tinggal 20 persen. Proyek banjir kanal ditargetkan selesai tahun 2010.

Jumat, 13 Feb 2009 13:52 WIB

detikInet

Saksi Ahli: Batalkan UU ITE!

Sidang perkara uji materiil UU ITE berlanjut. Kali ini, saksi ahli yang dihadirkan pemohon meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU tersebut.

Kamis, 12 Feb 2009 14:44 WIB