detikFinance

Penilai in House Tak Salahi UU

Menkeu Jusuf Anwar menegaskan, penunjukan tim penilai in house untuk menilai aset eks BPPN tidak menyalahi UU dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sabtu, 29 Jan 2005 13:21 WIB

detikNews

Lembaga Kepresidenan Era Mega Tak Laporkan Hibah Rp 33,7 M

Lembaga Kepresidenan pada masa Presiden Megawati tidak melaporkan penerimaan hibah sebesar Rp 33,7 miliar dari AUSAID pada tahun anggaran 2003.

Jumat, 28 Jan 2005 02:18 WIB

detikFinance

Lembaga Kepresiden Era Mega Tak Laporkan Hibah Rp 33,7 M

Lembaga Kepresidenan pada masa Presiden Megawati tidak melaporkan penerimaan hibah sebesar Rp 33,7 miliar dari AUSAID pada tahun anggaran 2003.

Jumat, 28 Jan 2005 02:12 WIB

detikFinance

BPK: Penunjukan Appraisal in House Aset eks BPPN Salahi UU

Ketua BPK Anwar Nasution menegaskan, penunjukkan appraisal atau penilai in house untuk menilai aset-aset eks BPPN menyalahi Undang-undang.

Kamis, 27 Jan 2005 18:49 WIB

detikFinance

Audit Bantuan Aceh Dilakukan BPK dan Pemeriksa Negara Donor

BPK akan menjalin kerjasama dengan BPK internasional untuk melakukan audit atas bantuan korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut.

Kamis, 27 Jan 2005 18:43 WIB

detikFinance

BPK Tunggu Surat SBY Soal Audit PAN 2003

BPK saat ini masih menunggu surat dari presiden untuk mengaudit PAN Tahun 2003. Diharapkan, dalam waktu sebulan audit bisa diselesaikan.

Kamis, 27 Jan 2005 18:37 WIB

detikFinance

BPK Temui 16 Rekening Atas Nama Menkeu yang Tak Dilaporkan

BPK menemukan 16 rekening antara atas nama Menkeu dengan saldo per 31 Desember 2003 Rp 27,219 triliun yang tak dipertanggungjawabkan di APBN.

Kamis, 27 Jan 2005 17:02 WIB

detikFinance

DPR Kembalikan Draft RUU PAN 2003 ke Menkeu

Panitia Anggaran DPR RI akhirnya mengembalikan draft RUU PAN 2003 kepada menteri keuangan. Pasalnya, RUU tersebut belum diaudit BPK.

Selasa, 25 Jan 2005 17:41 WIB

detikFinance

Pengajuan RUU PAN 2003 Dinilai Melanggar Undang-Undang

RUU Perhitungan Anggaran Negara 2003 yang diajukan pemerintah tidak mungkin diproses apalagi disahkan DPR bila ternyata belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selasa, 18 Jan 2005 11:36 WIB

detikNews

Januari, Korupsi APBD Jateng Dijamin Masuk Pengadilan

Dengan beralasan menunggu proses hukum, Kejati Jateng masih menahan berkas kasus korupsi APBD Jateng senilai Rp 14 miliar. Tapi mereka menjamin, Januari 2005 mendatang kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan.

Senin, 20 Des 2004 13:39 WIB