detikNews Jokowi Batal Resmikan Proyek Gedung Baru, DPR Tak Kecewa "Nggak (kecewa). Biasa itu memang," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Jumat, 14 Agu 2015 16:59 WIB
detikNews Jokowi Batal Resmikan 7 Proyek DPR, Fahri Hamzah: Dia Ingin Clear Dulu Presiden Jokowi tak jadi menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen alias prasasti proyek DPR. Jumat, 14 Agu 2015 16:32 WIB
detikNews Kunjungi Museum DPR, Jokowi Batal Teken Prasasti 7 Proyek Gedung Baru Awalnya Presiden Jokowi dijadwalkan meneken prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen, simbol dukungan terhadap 7 proyek gedung baru di DPR. Jumat, 14 Agu 2015 15:51 WIB
detikNews DPR Minta Jokowi Resmikan Pembangunan 7 Proyek Gedung Baru DPR RI secara resmi meminta Presiden Jokowi menandatangani prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Indonesia. Jumat, 14 Agu 2015 14:22 WIB
detikNews Momen Bersejarah! Ini Penjelasan DPR Soal 3 Pidato Presiden Jokowi Untuk pertama kalinya, Presiden menyampaikan pidato tiga kali dalam sehari di parlemen. Jumat, 14 Agu 2015 10:27 WIB
detikNews Renovasi Museum DPR, Fadli Zon: Biayanya Murah Meriah Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan publik bahwa proyek pembenahan Museum DPR tak memakan banyak biaya. Kamis, 13 Agu 2015 19:16 WIB
detikNews Jokowi akan Tanda Tangan Prasasti Pencanangan 7 Proyek Baru DPR Presiden Joko Widodo direncanakan akan menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen esok hari. Kamis, 13 Agu 2015 17:57 WIB
detikNews Pimpinan MPR-DPR-DPD Tinjau Gladi Bersih Sidang Tahunan Tiga sidang tahunan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo akan berlangsung di komples parlemen esok hari. Kamis, 13 Agu 2015 16:05 WIB
detikNews Meski Ganti Presiden, PKS Pertahankan Fahri Hamzah Jadi Pimpinan DPR PKS bakal tetap mempertahankan Fahri sebagai Pimpinan DPR meski Presiden PKS sudah berganti, dari Anis Matta ke Sohibul Iman. Rabu, 12 Agu 2015 17:12 WIB
detikNews Setuju Remisi Istimewa untuk Napi Korupsi, Fahri: Kurangi Beban Penjara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan remisi istimewa itu karena seharusnya negara tidak perlu terlalu banyak menahan orang. Selasa, 11 Agu 2015 13:13 WIB