detikFinance

DPR : Pemerintah Sepertinya Sudah Kecanduan Impor Beras

Rencana pemerintah melakukan impor beras lagi sebanyak 500 ribu ton dinilai sebagai bentuk kecanduan pemerintah dalam selesaikan masalah beras nasional.

Selasa, 13 Feb 2007 12:53 WIB

detikNews

Arya Bima: Impor Beras Akibat Tekanan IMF

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras senilai 210 ribu ton. Padahal tahun ini diperkirakan Indonesia sedang mengalami surplus. Pemerintah dinilai melakukan impor karena intervensi IMF.

Kamis, 14 Sep 2006 06:45 WIB

detikNews

FPDIP Ajukan Usul Hak Interpelasi Impor Beras

Sebanyak 27 anggota FPDIP meneken usul hak interpelasi impor beras yang akan dilakukan pemerintah. Surat pengajuan usul itu disampaikan Rabu ini.

Rabu, 13 Sep 2006 12:17 WIB

detikNews

Interpelasi Impor Beras Bergulir Kembali di DPR

Politisi di DPR kembali menggulirkan interpelasi. Kali ini yang dipersoalkan adalah impor beras. Mereka menilai data yang dikeluarkan pemerintah tidak valid.

Minggu, 10 Sep 2006 15:36 WIB

detikNews

Pemerintah Sengaja Bodohi Warga Sekitar Blok Cepu

Penolakan hak angket Blok Cepu yang dilakukan warga di sekitar ladang minyak itu diduga ada kaitannya dengan sikap pemerintah. Mereka sengaja dibodohi.

Selasa, 21 Mar 2006 10:41 WIB

detikNews

Dagelan 30 Menit Paripurna Interpelasi Busung Lapar DPR

Lagi-lagi DPR menyajikan dagelan yang tidak lucu. Sidang interpelasi busung lapar baru diisi laporan pemerintah, DPR minta sidang diakhiri.

Selasa, 07 Mar 2006 14:43 WIB

detikFinance

DPR Minta Delegasi Indonesia Bela Petani di Forum WTO

Kalangan DPR meminta Indonesia tegas membela kepentingan petani dalam pertemuan tingkat menteri WTO 13-18 Desember 2005 di Hongkong.

Jumat, 02 Des 2005 15:45 WIB

detikNews

Belum Saatnya BBM Naik Lagi

Harga BBM naik selepas Oktober. FPDIP DPR mengecam rencana itu. Menurut fraksi itu, belum saatnya pemerintah menaikkan harga BBM lagi.

Jumat, 09 Sep 2005 15:25 WIB

detikNews

Hidayat: Berlebihan Khawatirkan Pasal 29 Akan Diubah

Terpilihnya Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR menerbitkan kekhawatiran sejumlah pihak pasal 29 UUD 1945 akan diamandemen. Namun Hidayat menepisnya.

Rabu, 06 Okt 2004 17:46 WIB