Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah cabut aturan dispensasi karantina bagi pejabat. Aturan dispensasi karantina bagi pejabat dinilai diskriminatif.
Firli Bahuri dkk selaku tergugat tak hadir pada sidang gugatan terkait tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal TWK. Ini penjelasan KPK.
Kompetensi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK mulai dipertanyakan buntut kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi pegawai KPK beralih status sebagai ASN.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengatakan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor bukan sebuah bentuk diskriminasi.
MA menjadikan konsep restorative justice sebagai dasar untuk mencabut PP pengetatan remisi koruptor. MA Dinilai salah mengartikan konsep restorative justice.