Program ini dinilai bentuk kecepatan vaksin yang bisa dilakukan melalui korporasi, swasta dan warga negara yang mampu sehingga membantu program pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun skenario terburuk jika kebijakan PPKM Darurat tidak cukup efektif menekan kasus COVID-19.