Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari politisasi buruh mendukung salah satu capres. Fahri menilai buruh memang wajib berpolitik. Tak ada masalah kan?
Komisioner Ombudsman La Ode Ida mengatakan banyak pelanggaran atas UU terhadap penerapan penempatan dan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
"Loh buruh itu ada partainya, partai buruh namanya. Jadi kalau buruh berpolitik itu wajib, karena dia tahu dia salah milih presiden terancam hidupnya," katanya.