detikFinance

Nasib Rencana RI Punya Bank Tanah, Masih Terkatung-katung?

Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengungkapkan penyebab bank tanah tak juga kunjung terbentuk.

Selasa, 25 Feb 2020 23:28 WIB

detikFinance

Ada Omnibus Law, Kementerian ATR Bakal Perpanjang Jangka HGB Properti

Adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi hal yang penting agar pembangunan tetap sesuai dengan fungsi pengendalian.

Kamis, 05 Mar 2020 12:14 WIB

detikFinance

Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Kementerian ATR Baru 52%

Sepanjang 2020, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar 50% dari DIPA pasca penghematan karena pandemi COVID-19.

Senin, 07 Sep 2020 13:22 WIB

detikFinance

Bakal Ada Aturan Baru soal Pertanahan, Harga Tanah Jadi Lebih Murah?

Kementerian ATR/BPN kini tengah merumuskan Permen ATR/BPN terbaru mengenai penanganan kasus pertanahan. Harga tanah bisa lebih murah?

Jumat, 20 Nov 2020 10:30 WIB

detikFinance

Tanah Rampasan Mau 'Disulap' Jadi Taman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dua bidang tanah hasil rampasan dari perkara kasus korupsi ke Kementerian ATR/BPN.

Jumat, 17 Jul 2020 08:20 WIB

detikFinance

Lahan Tanoto di Ibu Kota Baru Sudah Diambil Alih? Ini Kata KLHK

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto buka suara soal lahan Sukanto Tanoto di ibu kota baru.

Rabu, 26 Feb 2020 15:43 WIB

detikFinance

Praktik Mafia Berkedok Pembuat Akta Tanah Terbongkar

Salah satu praktik mafia berkedok pejabat pembuat akta tanah terbongkar.

Selasa, 21 Jan 2020 18:05 WIB

detikFinance

Luhut hingga Erick Thohir Merapat ke Kantor Sri Mulyani

Sejumlah menteri hari ini merapat ke kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat membahas pemindahan ibu kota negara.

Jumat, 07 Feb 2020 14:24 WIB

detikFinance

Sofyan Djalil Mau 'Sulap' Tanah Rampasan KPK Jadi Taman

Kementerian ATR/BPN baru saja mendapatkan dua bidang tanah rampasan dari KPK. Tanah rampasan ini merupakan tanah sitaan dari kasus-kasus korupsi.

Kamis, 16 Jul 2020 14:53 WIB

detikFinance

Omnibus Law Cipta Kerja Banyak Ditolak, Menteri ATR Ungkap Penyebabnya

Menteri ATR Sofyan Djalil menilai adanya penolakan terkait Omnibus Law Cipta Kerja disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidaktahuan dan kepentingannya terganggu.

Rabu, 26 Agu 2020 10:46 WIB