detikNews

Politisi PD: Putusan MK Perkuat Eksistensi Wamen

"Sebenarnya keberadaan Wamen secara konstitusional diakui sehingga keberadaan wamen itu sah, yang sekarang masalah adalah aspek administratifnya saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.

Selasa, 05 Jun 2012 15:09 WIB

detikNews

Jimly: Meski Tidak Diatur UU, Posisi Wamen Tak Haram

"Jabatan Wamen itu tidak diatur dalam konstitusi, tidak otomatis yang tidak disebut itu diharamkan. Sama seperti wakil gubernur, Itu kan diadakan oleh kita," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqie.

Selasa, 05 Jun 2012 12:38 WIB

detikNews

PD: Aturan Pengangkatan Wamen Jelas

Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menyebut posisi wakil menteri (wamen) sangat dibutuhkan. Alasannya, Wamen membantu menteri mempercepat pelaksanaan program di kementerian.

Selasa, 05 Jun 2012 10:16 WIB

detikNews

Jelang Putusan MK, Wamendikbud: Emang Gue Pikirin

Setali tiga uang dengan wakil menteri (wamen) yang lainnya, Wamendikbud Wiendu Nuryanti juga mengaku tidak masalah dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wamen di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) siang nanti.

Selasa, 05 Jun 2012 09:14 WIB

detikNews

MK kabulkan sebagian gugatan atas UU Minerba

MK kabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU Mineral dan Batu Bara yang menginginkan persetujuan warga yang wilayahnya akan digunakan sebagai lokasi usaha pertambangan, kata wartawan BBC Andreas Nugroho.

Senin, 04 Jun 2012 19:17 WIB

detikNews

Gabungan LSM Ajukan Uji Materi UU APBN-P 2012 ke MK

Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat akan mengajukan uji materi UU nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan APBN 2012. Alasannya, UU tersebut tidak menyejahterakan rakyat dan melawan UUD 1945.

Kamis, 31 Mei 2012 12:24 WIB

detikNews

Kucuran APBNP Rp 6,2 T untuk Lapindo Digugat ke MK

Kucuran APBNP 2012 untuk kasus lumpur Lapindo menuai protes. Tidak terima uang rakyat digelontorkan untuk kasus Lapindo, sekumpulan orang meminta MK menghapus pasal tersebut.

Selasa, 29 Mei 2012 15:06 WIB

detikNews

Digugat di MK, Pemerintah Membantah UU Migas Pro Asing

Para tokoh Islam dari berbagai organisasi meminta MK membatalkan UU Migas karena dinilai pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa. Atas tudingan ini, Pemerintah membantah.

Kamis, 24 Mei 2012 13:32 WIB

detikNews

Dituding 'Merampok' Tanah Adat, Pemerintah Membantah

Masyarakat adat yang tinggal di pinggiran hutan tidak pernah tidur nyaman karena negara tidak mengakui tanah adat (hak ulayat) yang melekat di hutan. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah.

Rabu, 23 Mei 2012 14:42 WIB

detikNews

Temui SBY, Presiden Korut Ingin Bahas Geopolitik Kawasan

"Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dengan Presiden Kim Yong Nam akan dimanfaatkan untuk membahas masalah geopolitik di kawasan," kata Staf Khusus Kepresidenan bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah.

Minggu, 13 Mei 2012 21:08 WIB