detikNews

KPK Panggil Kakak Andi Narogong soal Kasus Korupsi e-KTP

Penyidik KPK memanggil kakak Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dedi Prijono, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Jumat, 21 Apr 2017 10:27 WIB

detikNews

KPK: Kalau BAP Miryam Dibuka Bisa Hambat Penanganan Kasus e-KTP

DPR berencana menggulirkan hak angket mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.

Jumat, 21 Apr 2017 10:18 WIB

detikNews

Jaksa Endus Indikasi Markup Harga Per Keping e-KTP

Jaksa mengendus adanya indikasi penggelembungan (markup) harga dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Seperti apa?

Kamis, 20 Apr 2017 23:31 WIB

detikNews

Anggota Konsorsium PNRI Bermasalah Saat Kerjakan e-KTP

PT Sandipala sebagai anggota konsorsium tak dapat menyelesaikan tugasnya membuat chip untuk e-KTP sesuai dengan kontrak.

Kamis, 20 Apr 2017 21:21 WIB

detikNews

Konsorsium PNRI Ambil Untung 20 Persen dari Harga Per Keping e-KTP

Jaksa menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan Konsorsium PNRI setelah proses pengadaan e-KTP diselesaikan. Saksi menjawab sekitar 20 persen.

Kamis, 20 Apr 2017 20:44 WIB

detikNews

Terdakwa e-KTP Bantah Keterangan Saksi soal Tim Fatmawati

Tim Fatmawati dibentuk dengan tujuan memuluskan proses lelang demi kemenangan konsorsium PNRI.

Kamis, 20 Apr 2017 17:53 WIB

detikNews

Hakim Cecar Saksi soal Bagi-bagi Duit ke Panitia Lelang

Drajat Wisnu Setyawan mengaku membagi-bagikan uang kepada panitia lelang dengan total Rp 60 juta. Menurutnya, uang itu untuk kegiatan operasional lelang.

Kamis, 20 Apr 2017 17:14 WIB

detikNews

Hakim Heran Konsorsium PNRI Menangi Proyek e-KTP Tanpa ISO

Majelis hakim mempertanyakan tentang tidak adanya ISO atau standar sistem manajemen mutu pada konsorsium yang lolos lelang proyek e-KTP.

Kamis, 20 Apr 2017 16:39 WIB

detikNews

Tim Fatmawati Sebut Konsorsium PNRI Tak Pantas Garap e-KTP

Jaksa KPK menyebut konsorsium PNRI tidak dapat memenuhi target pekerjaan pengadaan blangko e-KTP.

Kamis, 20 Apr 2017 16:38 WIB

detikNews

Hak Angket Dianggap Bentuk Intervensi DPR terhadap KPK

DPR ingin mengajukan hak angket karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Itu dianggap bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum.

Kamis, 20 Apr 2017 16:09 WIB