Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu. Pertimbangan pembubaran yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Sebanyak 4 perusahaan sawit skala besar di dalam negeri kembali menegaskan komitmennya tak merusak hutan dalam mengembangkan bisnis sawit di Indonesia.
Seorang pemuda, Zunianto (23) menggugat secara perdata Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin ke Pengadilan Negeri setempat.
Kepala BKPM Franky Sibarani punya tantangan berat untuk membuat iklim investasi di Indonesia lebih baik. Ia pun bicara soal proses izin usaha tanpa tatap muka.
Wacana Wapres Jusuf Kalla untuk mengurangi jam kerja pegawai wanita yang memiliki anak menuai pro dan kontra. Sebagian pegawai perempuan menyambut baik hal tersebut, ada juga yang tak setuju dan mengusulkan ide lain.
Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani digadang-gadang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta . Saat dikonfirmasi, perempuan 60 tahun itu mengaku siap jika Gubernur DKI Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) akhirnya memilihnya sebagai wagub.
Galian C ilegal di Kabupaten Banyuwangi semakin merajalela, dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan liar ini pun tak terelakkan. Akibatnya, ratusan hektar yang semula produktif berubah menjadi kubangan air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Oktober 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkunjung ke KPK untuk berdiskusi terkait moratorium perizinan hutan. KPK menyebut ada isu lain yang tak kalah penting, yaitu soal masalah pertanahan.