detikNews

Hanura Pede Sambut Putusan MK

Hanura tak risau dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan PT berlaku nasional dan mengharuskan semua partai calon peserta pemilu mengikuti tahapan verifikasi.

Rabu, 29 Agu 2012 20:08 WIB

detikNews

Gerindra: Kita Hormati Keputusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pemilu. Akibatnya parliamentary threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku bagi DPR dan tidak berlaku bagi DPRD. Gerindra menghormati keputusan itu.

Rabu, 29 Agu 2012 19:18 WIB

detikNews

Tanggapi Putusan MK, Ketua FPPP: Kemana Logika Berpikir MK?

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan parliamentary threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Putusan itu membuat kecewa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merasa telah bekerja keras menyelesaikan UU Pemilu.

Rabu, 29 Agu 2012 17:16 WIB

detikNews

Kalangan DPR Hormati Keputusan MK Soal PT Pemilu 2014

MK memutuskan PT Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti proses verifikasi di KPU. Kalangan DPR menghormati keputusan MK ini.

Rabu, 29 Agu 2012 17:03 WIB

detikNews

Putusan MK: Semua Parpol Wajib Verifikasi di KPU

Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Rabu, 29 Agu 2012 16:44 WIB

detikNews

MK Putuskan PT 3,5 Persen Berlaku Hanya untuk DPR RI

MK mengabulkan sebagian permohonan 14 partai politik atas uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. MK memutuskan PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR.

Rabu, 29 Agu 2012 15:54 WIB

detikNews

PPP Tak Setuju Menteri Dilarang Berpolitik

Dorongan agar semua pejabat publik dari presiden, menteri, gubernur, hingga bupati tak boleh berparpol muncul. Belum apa-apa sudah ditentang.

Rabu, 29 Agu 2012 08:30 WIB

detikNews

Ahli Tata Negara Islam Adili Permohonan Pembubaran Wakil Menteri

Achmad Sukardja merupakan hakim agung non karier dari kalangan akademisi. Dia merupakan guru besar hukum Islam bidang fiqh siyasah (hukum tata negara dan politik Islam) UIN, Jakarta.

Senin, 27 Agu 2012 16:23 WIB

detikNews

Pasal homoseksualitas di Singapura digugat

Mahkamah agung Singapura membuka peluang perubahan undang-undang yang selama ini mempidanakan hubungan seks sesama laki-laki.

Rabu, 22 Agu 2012 16:37 WIB

detikNews

Saldi Isra: Jangan Sekarang Revisi UU KPK, Nanti Ada Penumpang Gelapnya

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Prof Saldi Isra menyarankan revisi UU KPK secara keseluruhan jangan dulu dilakukan sekarang ini. Menurut dia, nanti akan ada penumpang gelap yang bakal memangkas kewenangan KPK.

Sabtu, 11 Agu 2012 12:56 WIB