"Arsip-arsip hilang dan kita segera lakukan langkah perbaikan. Untuk proses hukum terus berjalan, yang urusan pemerintah ialah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dari yang hilang," kata Mendagri Gamawan Fauzi.
Sebanyak enam tersangka kerusuhan dengan merusak dan membakar sejumlah gedung perkantoran di Palopo, dipindahkan dari tahanan Polres Palopo ke tahanan Mapolda Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar. Keamanan menjadi alasannya.
Kerusuhan yang terjadi di Palopo, diyakini dipicu ketidakpuasan terhadap hasil Pilwakot. Untuk mencari tahu adakah kesalahan jajarannya di lapangan, pimpinan KPU dan Bawaslu bersama tim dari Kementerian dalam Negeri akan berkunjung ke Palopo.
"Patut diduga ada unsur perencanaan aksi. Ini berkait dengan ditemukannya botol berisi bensin. Kalau normal saja, hadir di rapat pleno, tentu tidak perlu membawa barang seperti itu," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.
Polda Sulselbar menetapkan enam orang tersangka kasus pembakaran beberapa fasilitas umum di Palopo. Satu di antaranya baru ditangkap bersama tiga orang yang masih diperiksa sebagai saksi.
Kerusuhan yang terjadi di Palopo Sulawesi Selatan, yang diduga karena hasil Pemilu Kada, menjadi cermin buruk proses demokrasi di daerah. Namun, tidak berarti mekanisme pemilihan kepala daerah lebih baik dikembalikan pada DPRD.
215 anggota Sat Brimob Polda Jatim di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Palopo, Sulawesi Selatan pasca kerusuhan pilkada. Ratusan personel akan diberangkatkan sore ini.
Sebelum kerusuhan di Palopo, sudah banyak terjadi kasus serupa di daerah lain setiap kali ada pengumuman hasil akhir Pemilu Kada. Selain masalah teknis penyelenggaran, fenomena ini juga indikasi masyarakat belum siap berdemokrasi.