KPU tidak keberatan apabila Golkar meminta dilakukan audit atas dana Pilpres putaran pertama, terkait permintaan dana tambahan Pilpres putaran dua Rp 418,931 miliar.
DPR meminta KPU melaporkan penggunaan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun sebelum mengajukan tambahan dana Rp 418 miliar untuk pelaksanaan pilpres putaran kedua.
Perusahaan publik mengumumkan laporan keuangannya dengan beriklan besar-besaran, biasa dijumpai. Tapi jika sebuah pemerintahan daerah melakukannya, baru luar biasa.
Sidang paripurna DPR RI yang dihadiri 255 anggota dari 9 fraksi menyetujui RUU tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disahkan menjadi Undang-undang.
Setelah melalui rapat yang cukup alot dan berakhir dengan voting, Komisi IX DPR RI akhirnya memutuskan 21 nama calon ketua, wakil ketua dan anggota BPK.