Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu dibayangi kekisruhan dalam setiap momen pemilu. KPU diingatkan agar lebih baik dan profesional dalam menyusun DPT untuk pemilu 2014.
Sebanyak 7 orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum menerima gaji selama 6 bulan, atau sejak mereka dilantik pada Juni 2012. Bagaimana tanggapan Ketua DKPP?
DKPP memutuskan agar KPU melakukan verifikasi faktual 18 partai politik yang sebelumnya digugurkan KPU. Putusan itu disebut telah melampaui wewenang DKPP dan akan mengancam penyelanggaraan pemilu.
KPU mengkritik para pengamat yang dinilai tidak konsisten menanggapi putusan DKPP. Sehingga, pengamat sering berubah-ubah menilai putusan DKPP karena tidak punya landasan logika yang tetap.
Komisi II DPR malam ini menggelar rapat dengan DKPP dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas terkait putusan DKPP. Komisi II menilai keputusan DKPP harus bertujuan membangun sinergitas antar penyelenggara pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan agar KPU menyertakan 18 partai tak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha menilai DKPP genit.
Banyaknya permasalahan yang menyangkut KPU saat ini dapat mempengaruhi jalannya tahapan menuju pemilu 2014. Pengamat LIPI, Siti Zuhroh menganjurkan sebaiknya pemerintah melakukan penggantian anggota dan kesekjenan KPU agar tercipta budaya baru.
Pemerintah saat ini dinilai tidak serius menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemerintah tak memperhatikan remunerasi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para PNS KPU rentan suap dan konspirasi dengan partai politik peserta pemilu