detikNews
BPK Tetap Audit KPU
Ketua BPK Anwar Nasution membantah menghentikan audit investigatif terhadap 10 proyek pemilu di KPU.
Selasa, 10 Mei 2005 13:28 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
DPR Pertanyakan Alasan BPK Hentikan Audit KPU
Keputusan BPK yang menghentikan audit investigatif terhadap 10 proyek pemilu di KPU memunculkan spekulasi. BPK harus menjelaskan secara resmi.
Selasa, 10 Mei 2005 12:48 WIB
detikNews
Anwar: Status Logistik & TI KPU Rp 632 M Belum Jelas
BPK kembali menggempur KPU. Pengelolaan uang milik negara oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres banyak kelemahan.
Selasa, 10 Mei 2005 11:26 WIB
detikInet
Anwar: Status Logistik & TI KPU Rp 632 M Belum Jelas
BPK kembali menggempur KPU. Pengelolaan uang milik negara oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres banyak kelemahan.
Selasa, 10 Mei 2005 11:26 WIB
detikNews
BPK Serahkan Sisa Hasil Audit KPU kepada DPR
BPK menyerahkan hasil audit KPU dalam keuangan pada pemilu legislatif. Audit keuangan pilpres dan 16 KPUD akan diserahkan menyusul.
Selasa, 10 Mei 2005 09:15 WIB
detikNews
DPR Serahkan Penanganan Hasil Audit KPU Kepada KPK
Komisi II DPR menyatakan tidak perlu Pansus kasus dugaan korupsi KPU. DPR menyerahkan penanganan hasil audit BPK terhadap KPU kepada KPK.
Senin, 09 Mei 2005 19:02 WIB
detikNews
FPKS Tolak Auditor Selain BPK
FPKS menolak dimunculkannya auditor selain BPK seputar dugaan kasus korupsi dana pemilu pilpres dan legislatif oleh KPU.
Senin, 09 Mei 2005 18:10 WIB
detikNews
Penjelasan KPU ke DPR: Tidak Ada Penyimpangan Anggaran
Seperti yang sudah diduga semula, KPU kembali membantah adanya penyimpangan dana pilpres 2004. Dalam audit investigatif BPK penyimpangan mencapai Rp 90,26 M.
Senin, 09 Mei 2005 15:38 WIB
detikNews
Mulyana Minta Ketua KPU Tanggungjawab Soal Dana Taktis
Mulyana meminta Ketua KPU bertanggung jawab memberikan penjelasan perihal pembagian dana taktis kepada anggota KPU, BPK, DPR dan Depkeu.
Minggu, 08 Mei 2005 16:45 WIB
detikNews
DK DPR Harus Pecat Anggota yang Terima Dana KPU
Dewan Kehormatan DPR-RI harus memberhentikan anggota DPR RI yang terbukti secara hukum telah menerima dana taktis KPU.
Minggu, 08 Mei 2005 11:34 WIB