Komisi III DPR memutuskan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) revisi Undang-Undang Kitab Acara Hukum Perdana (RKUHAP) disiarkan ke publik.
Baleg DPR RI menggelar rapat Revisi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rapat ini, muncul usulan pembentukan otoritas pengawas koperasi.
Tiko menjelaskan, rapat dengan Komisi VI DPR RI tertutup karena pembahasan teknis, mulai dari soal korporasi hingga proses hukum dari inbreng BUMN ke Danantara.
Menbud Fadli Zon mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun untuk 2026. Kementerian Kebudayaan mendapat pagu indikatif sebesar Rp 827 miliar.