detikNews

Fakta Kontroversial RUU Pemasyarakatan yang Tak Jadi Disahkan

DPR menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan. Hak narapidana korupsi untuk cuti dan ngemal tertunda.

Selasa, 24 Sep 2019 16:02 WIB

detikFinance

5 Hal Ini Jadi Fokus Jokowi Genjot Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada lima hal yang jadi fokus dari APBN tahun depan.

Selasa, 24 Sep 2019 15:47 WIB

detikFinance

Curhat Sri Mulyani, Susun APBN 2020 di Tengah Tekanan Perang Dagang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat soal penyusunan APBN 2020 yang hari ini telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Selasa, 24 Sep 2019 15:25 WIB

detikFinance

Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,3% Tahun Depan

Sidang Paripurna DPR mengesahkan target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2020.

Selasa, 24 Sep 2019 15:20 WIB

detikNews

Kata Menkumham soal Penundaan Pengesahan RUU PAS di DPR

DPR menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang. Penundaan itu dilakukan usai diskusi antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan Menkumham.

Selasa, 24 Sep 2019 15:12 WIB

detikFinance

Ekonom Nilai RUU KUHP Layak Ditunda karena Hambat Investasi

Ekonom menilai, sebaiknya pembahasan RUU KUHP ditunda. Menurut Bhima, pembahasan RUU KUHP hari ini hanya akan memberikan kegaduhan.

Selasa, 24 Sep 2019 14:56 WIB

detikNews

Tok! DPR Sahkan RUU Pesantren

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pesantren (RUU Pesantren).

Selasa, 24 Sep 2019 14:39 WIB

detikNews

Tok! DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan

DPR menunda pengesahan Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan di rapat paripurna, Selasa (24/9). Pembatalan diresmikan setelah lobi antara pemerintah dan DPR.

Selasa, 24 Sep 2019 14:16 WIB

detikNews

Banyak Kursi Kosong di Paripurna DPR, Pengesahan RUU-nya Sah Nggak Nih?

Kursi kosong mewarnai rapat paripurna hari ini. Padahal rapat paripurna mengagendakan pengesahan sejumlah undang-undang.

Selasa, 24 Sep 2019 14:06 WIB

detikNews

Turis Australia Mulai Batalkan Kunjungan, Pariwisata Bali Desak RKUHP Dikaji Ulang

Khawatir industri pariwisata di daerahnya anjlok, pemerintah provinsi Bali mendesak DPR RI mengkaji ulang pasal perzinahan dalam RUU KUHP.

Selasa, 24 Sep 2019 13:44 WIB