detikNews

Partai Gelora Ingin Ambang Batas DPR 4% agar Tak Banyak Suara Rakyat Hilang

Partai Gelora mendukung ambang batas parlemen sebesar 4%. Menurutnya, angka 4 persen sudah dianggap pas sesuai, jangan ditingkatkan.

Minggu, 19 Jul 2020 15:20 WIB

detikNews

Mengesahkan Calon Tunggal Sebagai Pemenang Pilkada

Setidaknya ada tiga keuntungan besar yang diperoleh dari mengesahkan langsung pasangan calon tunggal di pilkada tanpa ada lagi kompetisi dan pemilihan.

Rabu, 02 Sep 2020 11:16 WIB

detikNews

Jokowi Sudah Panggil Zulkifli Hasan, PAN Dukung Pilkada Tetap 2024

Ketum PAN Zulhas sempat bertemu Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Zulhas menegaskan dukungan Pilkada 2024 tak ada kaitannya dengan pertemuan bersama Jokowi.

Senin, 01 Feb 2021 12:01 WIB

detikNews

PPP Tetap Tolak Bahas Revisi UU Pemilu

Opsi pembahasan revisi UU Pemilu terbuka meski tanpa merevisi UU Pilkada. Elite PPP Nurhayati Monoarfa menegaskan fraksinya tetap menolak revisi UU Pemilu.

Rabu, 24 Feb 2021 14:52 WIB

detikFinance

Heboh Perkara Muslim Pro, Kenapa Marak Kasus Jual Beli Data?

Apa yang membuat kasus jual beli data pribadi ini begitu marak terjadi?

Jumat, 20 Nov 2020 16:12 WIB

detikNews

Komisi II DPR Buka Opsi Revisi UU Pemilu Tanpa Revisi UU Pilkada

Wacana revisi UU Pemilu yang mengatur jadwal pilkada ditunda Komisi II DPR. Kini Komisi II membuka opsi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada.

Rabu, 24 Feb 2021 12:21 WIB

detikNews

Harap-Harap Cemas Prolegnas Prioritas

Keterlambatan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 cukup disayangkan. Dikhawatirkan akan membawa efek domino yang menyebabkan kinerja legislasi kurang maksimal.

Selasa, 23 Mar 2021 11:07 WIB

detikNews

Ikut Pesta Miras, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Sulut Disanksi DKPP

DKPP menjatuhkan peringatan keras kepada Jerry S Mokoolang. Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow, Sulut, itu dinyatakan melanggar etika karena ikut pesta miras.

Jumat, 11 Sep 2020 11:04 WIB

detikNews

Baliho Puan Dikritik, Legislator PDIP: Mungkin Dianggap Ancaman

"Namanya juga politik, mungkin ini dianggap sebagai ancaman dalam persiapan kompetisi demokrasi," kata legislator PDIP soal baliho Puan Maharani dikritik.

Jumat, 06 Agu 2021 12:24 WIB

detikNews

Ancaman 10 Tahun Penjara ke Travel Umrah Nakal Dihapus di Omnibus Law

Dalam omnibus law ancaman pidana dihapus dan diganti dengan sanksi adminsitarsi dan kewajiban mengembalikan biaya. Bagaimana bila kasus First Travel terulang?

Rabu, 26 Feb 2020 12:21 WIB