detikNews

Dirjen HAM Gugat Laundry Rp 210 Juta karena Jas Tak Licin, Ombudsman: Arogan!

Menggugat adalah hak setiap warga negara. Tetapi ketika itu dilakukan oleh pejabat sekelas Dirjen HAM untuk hal sepele, tentu itu sangat disesalkan.

Minggu, 09 Okt 2016 09:42 WIB

detikNews

Dirjen HAM Gugat Jasa Laundry Rp 210 Juta, Menkum HAM: Jasnya Mengerut

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyesalkan perilaku anak buahnya yang main gugat warga negara gara-gara kasus jas mengkerut.

Minggu, 09 Okt 2016 09:14 WIB

detikNews

Buka Forum APAA di Bali, Menkum Tegaskan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pertemuan Asian Patent Attorneys Association (APAA) akan membahas persoalan paten, merek, desain industri, hak cipta, anti pembajakan.

Sabtu, 08 Okt 2016 22:37 WIB

detikNews

Tak Pantas Dirjen HAM Gugat Laundry Rp 210 Juta Hanya karena Jas Tak Licin

Dirjen Kumham melayangkan gugatan ke laundry karena jas tidak licin. Apa pantas?

Sabtu, 08 Okt 2016 09:28 WIB

detikNews

Gagal Lolos Verifikasi, Partai Idaman Tak Bisa Ikut Pemilu 2019

Partai tersebut gagal lolos pada verifikasi administratif dan kepengurusan.

Jumat, 07 Okt 2016 18:39 WIB

detikNews

PSI Resmi Jadi Partai Baru, Partai Idaman Tak Lolos Verifikasi

Dari hasil verifikasi 5 partai baru oleh Kementerian Hukum dan HAM, hanya 1 partai yang lolos menjadi partai berbadan hukum yakni PSI.

Jumat, 07 Okt 2016 17:22 WIB

detikNews

Jokowi Siapkan Terobosan Jangka Pendek dan Panjang Terkait Reformasi Hukum

Menkum HAM Yasonna diiminta Jokowi segera merampungkan laporan terkait rencana kebijakan reformasi hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini terobosannya.

Jumat, 07 Okt 2016 15:20 WIB

detikNews

Menkum HAM Yasonna Laoly Temui Jokowi Bahas Soal Reformasi Hukum

Menkum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Ada beberapa poin yang dibahas mereka, salah satunya soal reformasi hukum.

Jumat, 07 Okt 2016 14:37 WIB

detikNews

Basarnas Ganti Nama, Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

Badan Basarnas telah ganti nama menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). Perubahan itu dituangkan dalam perpres yang ditandatangani Jokowi.

Rabu, 05 Okt 2016 09:30 WIB

detikNews

KPK: Sanksi Sosial Bagus, Tapi Baiknya Rampas Harta Koruptor dengan TPPU

KPK menilai sanksi sosial untuk koruptor cukup bagus. Namun, KPK tetap berpegang bahwa yang paling efektif adalah penerapan UU TPPU.

Senin, 03 Okt 2016 08:53 WIB