detikFinance

Menteri Susi Gandeng Organisasi 'Pemburu' Kapal Pencuri Ikan Paus

Menteri Susi menggandeng lembaga internasional yaitu Sea Shepherd. Lembaga dunia ini lebih dikenal sebagai pemburu kapal penangkap ikan paus secara ilegal.

Senin, 18 Mei 2015 16:18 WIB

detikFinance

Susi Sikat Illegal Fishing: Ikan Melimpah dan Impor BBM Turun

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, aksinya memberantas illegal fishing positif, seperti melimpahnya pasokan ikan dan turunnya harga ikan.

Senin, 18 Mei 2015 15:52 WIB

detikFinance

Jokowi Panggil 119 Bos BUMN ke Istana Negara, Ada Apa?

Presiden Jokowi sore ini mengundang seluruh Dirut BUMN ke Istana Negara. Saat ini negara punya 119 BUMN.

Senin, 18 Mei 2015 15:45 WIB

detikFinance

AS Hingga Israel Pantau Website Kementerian Susi

Situs resmi KKP banyak mengundang perhatian pengunjung internet di berbagai penjuru dunia.

Senin, 18 Mei 2015 15:09 WIB

detikFinance

Jumlah Nelayan Berkurang 50%, Menteri Susi: Saya Merinding

"‎Nelayan berkurang separuhnya, saya baru melihat Pak, merinding saya. Nelayan tradisional justru turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu‎," kata Sus.

Senin, 18 Mei 2015 14:28 WIB

Agar Aturan Konservasi Bergigi

Dampak gerakan #SaveSiJambulKuning, warga menyerahkan berbagai jenis satwa langka. UU konservasi belum menimbulkan efek jera.

Senin, 18 Mei 2015 11:52 WIB

Ormas Harapan Loyalis

Ormas pro-Hatta Rajasa tinggal menanti peresmian. Hatta tak melarang, tapi lebih memilih mengaktifkan HR Institute.

Senin, 18 Mei 2015 10:45 WIB

Majalah Detik

Agar Aturan Konservasi Bergigi

Dampak gerakan #SaveSiJambulKuning, warga menyerahkan berbagai jenis satwa langka. UU konservasi belum menimbulkan efek jera.

Senin, 18 Mei 2015 10:35 WIB

Menguji Bukti di Praperadilan

Membeberkan materi penyidikan dalam sidang praperadilan berisiko dimanfaatkan tersangka untuk menyamarkan bukti. Harus diantisipasi penyidik.

Senin, 18 Mei 2015 06:48 WIB

Majalah Detik

Ormas Harapan Loyalis

Ormas pro-Hatta Rajasa tinggal menanti peresmian. Hatta tak melarang, tapi lebih memilih mengaktifkan HR Institute.

Senin, 18 Mei 2015 06:22 WIB