Sepanjang tahun 2015, pemerintah sudah melakukan pembangunan dan sudah terealisasi sebanyak 1,25 juta sambungan air minum.

Gelapnya urusan air minum/bersih di Republik ini semakin gelap ketika MK mencabut UU 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Pengelolaan atau pemanfaatan air minum/bersih mengalami kekosongan hukum. Siapa yang dirugikan?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan 3 proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).