detikNews

6 Menteri Absen Rapat RUU Pertanahan dengan Komisi II DPR

Presiden memerintahkan 7 Menteri untuk membantu penyelesaian RUU Pertanahan dengan Komisi II DPR RI. Dari ketujuh Menteri tersebut, hanya Menkumham Amir Syamsudin yang hadir dalam rapat hari ini.

Senin, 24 Jun 2013 18:01 WIB

detikFinance

Kepala BPN Janji Tak Persulit Pembuatan Sertifikat Tanah

Saat ini Indonesia tengah gencar dalam pembangunan infrastruktur fisik di berbagai bidang. Namun persoalan lahan atau tanah seringkali jadi penghambat.

Sabtu, 04 Mei 2013 10:59 WIB

detikNews

230 Anggota DPR Bolos Paripurna

Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kamis, 11 Apr 2013 11:07 WIB

detikNews

Bambang Soesatyo: Batalkan Kunker Komisi III ke 4 Negara Eropa!

Anggota Komisi III DPR dari FPG Bambang Soesatyo menentang rencana kunjungan kerja ke 4 negara Eropa terkait RUU KUHP dan KUHAP. Menurut Bambang, kunjungan tersebut tidak diperlukan.

Rabu, 03 Apr 2013 15:47 WIB

detikNews

Wamenkum HAM Berharap RUU KUHP/KUHAP Segera Disahkan

Kementerian Hukum dan HAM selaku pengusul Revisi KUHP/KUHAP berharap rancangan tersebut segera disahkan DPR. KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan penjajahan.

Selasa, 02 Apr 2013 16:35 WIB

detikNews

Komisi III Kunker ke Sumbar Soal RUU KUHP & KUHAP

Meski berencana untuk kunjungan kerja ke 4 negara di Eropa, komisi III DPR juga tetap mendahulukan meminta masukan di daerah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Saat ini komisi III tengah kunjungan ke Sumatera Barat.

Kamis, 28 Mar 2013 15:39 WIB

detikNews

Studi Banding Revisi UU KUHP & KUHAP Tak Harus ke 4 Negara Eropa

Dalam rangka studi banding pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, Komisi III DPR akan studi banding ke 4 Rusia, Perancis, Belanda, dan Inggris. Studi banding revisi UU KUHP dan KUHAP tersebut harusnya lebih fokus di dalam negeri.

Jumat, 22 Mar 2013 11:55 WIB

detikNews

Akui Hukum Adat, Rancangan KUHP Serap Semangat Pancasila

Cita rasa keindonesiaan dalam rancangan KUHP versi pemerintah sangat terasa. Rancangan ini rencananya akan dijadikan pengganti KUHP yang telah berlaku sejak penjajahan Belanda sampai saat ini.

Jumat, 22 Mar 2013 06:58 WIB

detikNews

Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!

68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.

Rabu, 20 Mar 2013 14:24 WIB

detikNews

Perwakilan Penolak RUU Ormas dan Kamnas Ditemui Wakil Ketua DPR

Perwakilan pendemo buruh yang menolak UU Ormas dan Kamnas dipersilakan masuk ke dalam DPR. Perwakilan demonstran, sekitar 30 orang, ditemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain.

Selasa, 19 Feb 2013 12:20 WIB