"Saya klarifikasi begini, kemarin waktu ada presentasi di pimpinan TNI dan Polri saya sebutkan 4,3-5,3%, tapi di APBN selama ini masih di 4,5-5,5%," katanya.
Partai Gerindra menilai perlu ada evaluasi UU ITE sehingga jelas siapa pihak yang hanya menebar kebencian dan siapa yang hanya ingin melontarkan kritik.
Ketua Komisi III DPR sepakat dengan Presiden Jokowi soal warga saling lapor dengan UU ITE. Dia berharap arahan Presiden Jokowi bisa menghentikan kegaduhan.
Jokowi meminta Kapolri selektif menerima laporan terkait undang-undang ITE. Wakil Ketua Azis Syamsuddin menilai arahan ini membuat polri harus bertindak bijak.