Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 15 perusahaan yang melanggar ketentuan hutan. PDIP Sumut mendesak rehabilitasi lingkungan dan sosial di lahan tersebut.
Pemerintah menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara untuk menurunkan bunga pinjaman dan deposito. Ini diharapkan mendorong kredit dan mempercepat perekonomian.