Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap alasan pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN).

Pemerintah mengusulkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023. Pengusulan revisi UU IKN diwarnai penolakan dua fraksi di DPR RI.