Proses penyusunan draf RUU tentang Pemerintah Aceh di tingkat pusat tampaknya akan cukup berliku. Sinkronisasi atas beberapa klausul yang diajukan DPRD NAD menjadikan pembahasannya berjalan alot.

Pemerintah lewat Depdagri akhirnya mempersiapkan draf Perpu atas UU Pemilu. Perpu ini merupakan payung hukum bagi anggota baru KPU.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2006 akan memprioritaskan pembahasan 43 RUU, termasuk RUU yang belum diselesaikan pada tahun 2005.