"Tentu Presiden juga punya banyak pertimbangan (pos Wamendagri diteken), yang pertama terkait dengan beban kerja," Ketua DPP Partai NasDem, Saan Mustofa.
Cukup disayangkan bila MK kehilangan urgensinya. Bukan hanya karena problem internal, tapi ketiadaan komitmen Presiden dan DPR menegakkan prinsip bernegara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi di BUMN seperti Jiwasraya, ASABRI, hingga Garuda Indonesia.