detikNews

Saya Dihakimi Media Massa

Mantan KaBIN AM Hendropriyono merasa dihakimi sejumlah media massa. Dia pun menumpahkan unek-uneknya ke Dewan Pers.Satu media nyaris digugatnya.

Jumat, 24 Jun 2005 13:41 WIB

detikNews

30 Rumah di Jalan Jaksa Terbakar

Kawasan jalan Jaksa, Kebon Sirih, Jakarta Pusat diamuk api. Si jago merah menghanguskan sedikitnya 30 rumah di pemukiman padat di belakang kawasan wisata itu.

Sabtu, 18 Jun 2005 13:43 WIB

detikNews

Ratusan PKL Desak Sutiyoso Izinkan Mereka Jualan Lagi

Merasa tak mungkin ganti lokasi jualan, apalagi ganti profesi, ratusan PKL mendesak Sutiyoso memperbolehkan mereka berdagang lagi.

Senin, 13 Jun 2005 14:17 WIB

detikNews

DPRD DKI Jakarta Minta Ketua KPUD M Taufik Ditahan

Korupsi di KPUD menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Kajati diminta segera memeriksa Ketua KPUD DKI Jakarta M Taufik.

Jumat, 27 Mei 2005 12:59 WIB

detikFinance

Media Nusantara Citra Akan Emisi Obligasi US$ 60 Juta

PT Media Nusantara Citra (MNC) akan menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 60 juta pada tahun 2005 ini.

Jumat, 06 Mei 2005 15:47 WIB

detikFinance

Mobile-8 Catatkan Sahamnya Mei

Mobile-8 Telecom akan mencatatkan sahamnya di BEJ pada Mei. Namun penawaran umum ini hanya terbatas bagi pemegang saham Bimantara Citra.

Jumat, 06 Mei 2005 15:17 WIB

detikNews

Berkas Tak Komplit, DPRD-KPUD DKI Tunda Bahas Korupsi Pemilu

DPRD DKI terpaksa menelan pil pahit, ketika mengetahui KPUD DKI tak lengkap membawa dokumen mark up pengadaan barang pemilu.

Senin, 25 Apr 2005 16:57 WIB

detikFinance

Bank Mandiri Tunggu Fatwa MA

Dirut Bank Mandiri ECW Neloe mengaku, pihaknya akan menunggu fatwa MA berkaitan kisruh deposito PT Timor Putra Nasional senilai Rp 1 triliun.

Rabu, 20 Apr 2005 15:39 WIB

detikNews

Diduga Mark Up Dana Pemilu, DPRD DKI Panggil KPUD Rabu

Diduga ada mark up dana Pemilu yang terjadi di KUPD DKI, DPRD DKI akan memanggil Ketua KPUD DKI dan 5 Ketua KPU Kotamadya di Jakarta.

Senin, 18 Apr 2005 13:47 WIB

detikFinance

PPATK Belum Diminta KPK Selidiki Rekening Anggota KPU

PPATK sejauh ini belum menerima permintaan resmi dari KPK untuk memeriksa aliran dana anggota KPU yang diindikasi melakukan korupsi.

Senin, 18 Apr 2005 13:06 WIB