detikNews

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3 Masuk di Prolegnas 2016

Meski sempat ada interupsi, 10 fraksi akhirnya sepakat ada revisi terbatas terhadap UU MD3.

Rabu, 14 Des 2016 18:24 WIB

detikNews

Pemerintah Setuju Revisi UU MD3 untuk Tambah Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Pemerintah berharap jika perubahan UU MD3 masuk prolegnas, maka revisi akan dirampungkan dalam waktu secepat-cepatnya.

Rabu, 14 Des 2016 14:14 WIB

detikFinance

Hari Ini MK Putuskan Uji Materi UU Tax Amnesty

MK akan memutuskan sidang empat perkara uji materi UU Tax Amnesty. Gugatan ini diajukan oleh elemen buruh yang merasa UU ini bersifat diskriminatif.

Rabu, 14 Des 2016 13:28 WIB

detikNews

Serahkan DIM ke Pemerintah, DPR Bentuk Panja RUU Terorisme

Pansus RUU Terorisme membuahkan pemikiran soal kebutuhan leading sector dalam hal penanganan terorisme.

Rabu, 14 Des 2016 12:26 WIB

detikNews

Terima Laporan dari PDIP, MKD Minta Jumlah Pimpinan DPR dan MPR Ditambah

Laporan dari PDIP masuk ke MKD sekitar dua pekan lalu. MKD kemudian meneruskannya dengan meminta jumlah pimpinan DPR dan MPR ditambah.

Rabu, 14 Des 2016 10:28 WIB

detikNews

Pemerintah Berencana Bentuk Satgas Cegah Tindakan Intoleran

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang.

Jumat, 09 Des 2016 22:02 WIB

detikNews

Jokowi: Ada Keluhan-keluhan yang Berkaitan dengan Kebebasan Beragama

Presiden Joko Widodo menyadari masih ada elemen-elemen hak asasi manusia yang harus diselesaikan.

Jumat, 09 Des 2016 20:26 WIB

detikNews

Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MD3 Bersama DPR

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) direvisi agar mendapat kursi pimpinan DPR.

Jumat, 09 Des 2016 19:36 WIB

detikNews

Upayakan Jatah Kursi untuk PDIP, Baleg akan Rapat dengan Menkum HAM

Supratman mengatakan rencana revisi UU MD3 ini hanya satu pasal tentang jumlah pimpinan DPR.

Jumat, 09 Des 2016 18:27 WIB

detikNews

Presiden Teken PP Ormas, Mengatur Syarat Pendirian dan Sanksi Administrasi

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal organisasi kemasyarakatan. PP ini mengatur mengenai syarat badan administrasi dan sanksi.

Jumat, 09 Des 2016 15:47 WIB