detikNews

Miris! Hanya 7 Persen UU yang Memberikan Rasa Keadilan

DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU terus memproduksi regulasi setiap tahunnya

Kamis, 27 Okt 2016 11:28 WIB

detikNews

Paripurna Bahas Revisi UU ITE, 358 Anggota DPR Tak Hadir

DPR menggelar paripurna untuk mengesahkan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari absensi, ada 358 dari total 558 anggota dewan yang tak hadir.

Kamis, 27 Okt 2016 11:24 WIB

detikNews

Obesitas Hukum, Ini Daftar 10 Kementerian yang Paling Gemar Bikin Peraturan

Adagium Indonesia adalah rimba belantara hukum mungkin ada benar adanya. Salah satu buktinya yaitu adanya ribuan peraturan yang bertebara.

Kamis, 27 Okt 2016 10:45 WIB

detikNews

Prof Sunaryati Nilai Birokrasi yang Buruk Sumber Penyakit Pungli

Presiden Joko Widodo diminta, pemberantasan pungli diobati dengan obat yang tidak salah sasaran.

Kamis, 27 Okt 2016 06:19 WIB

detikNews

Mantan Waka MK: Dari Saya Mahasiswa, Pelayanan Kelurahan Enggak Berubah

Paket reformasi hukum yang digelontorkan Presiden Joko Widodo disambut banyak pihak. Paket pertama yaitu pemberantasan pungli dan meningkatkan layanan publik.

Kamis, 27 Okt 2016 04:05 WIB

detikNews

Buwas Sebut Jokowi Dukung Bangun Penjara di Pulau Terluar Indonesia

BNN menginginkan adanya penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi narapidana narkoba di pulau yang terpencil. Mimpi BNN mulai ada titik terang.

Kamis, 27 Okt 2016 03:34 WIB

detikNews

Paket Reformasi Hukum, Prof Sunaryati: Ini Pekerjaan Raksasa

Genderang nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk paket reformasi hukum dimulai dengan pemberantasan pungli dan pelayanan publik.

Kamis, 27 Okt 2016 02:00 WIB

detikNews

Paket Reformasi Hukum, Ini Petuah Begawan Hukum Bagir Manan untuk Jokowi

Menkum HAM Yasonna Laoly mengundang para begawan hukum di Indonesia untuk meminta masukan paket reformasi hukum.

Rabu, 26 Okt 2016 23:27 WIB

detikNews

Bikin Peta Reformasi Hukum, Menkum Kumpulkan Para Begawan dari Penjuru RI

Guna memantapkan program pembangunan, maka dibutuhkan regulasi yang harmonis. Aturan yang tumpang tindih dinilai tidak efisian dalam mensejahterakan rakyat.

Rabu, 26 Okt 2016 10:31 WIB

detikNews

PNS Merugikan Negara Wafat atau Kabur, Ahli Waris Wajib Kembalikan Kerugian

Bila ada PNS dan pejabat yang menimbulkan kerugian negara mangkat, maka ahli warisnyalah yang wajib mengembalikannya. Jokowi telah meneken PP tentang itu.

Senin, 24 Okt 2016 11:17 WIB