detikNews

Vonis Puteh Ditunda 11 April

Sidang pembacaan vonis kasus tipikor pembelian Heli Mi-2 dengan terdakwa Abdullah Puteh ditunda Senin, 11 April 2004.

Rabu, 06 Apr 2005 11:11 WIB

detikNews

Vonis Puteh Mungkin Ditunda

Pembacaan vonis kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Gubernur NAD, Abdullah Puteh kemungkinan akan ditunda karena Puteh hingga kini masih sakit.

Rabu, 06 Apr 2005 08:54 WIB

detikNews

Bahas Ambalat, Hari Ini Wirajuda Bertemu Menlu Malaysia

Menlu Hasan Wirajuda hari ini akan bertemu Menlu Malaysia Syed Hamid Albar untuk membahas kasus sengketa blok Ambalat di Laut Sulawesi.

Rabu, 09 Mar 2005 08:25 WIB

detikNews

Soal Ambalat, Wirajuda Bertemu Menlu Malaysia, Rabu

Menlu Hasan Wirajuda akan bertemu Menlu Malaysia Rabu besok untuk membahas Ambalat. RI tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.

Selasa, 08 Mar 2005 17:52 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan Bram Manopo Soal UU KPK

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pengujian UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Bram HD Manopo dan memutuskan UU KPK tidak bersifat retroaktif.

Selasa, 15 Feb 2005 14:18 WIB

detikNews

Mengangkat 8 Mayat dari Laut

Ada mayat! Ada mayat! Beberapa relawan di starboard berteriak. Konon, mayat laki-laki selalu tertelungkup bila mengapung, mayat perempuan tertelentang.

Sabtu, 08 Jan 2005 10:21 WIB

detikNews

Jenazah TKI Yang Jatuh dari Lantai 23 di Singapura Tiba di Solo

Jenazah Sulastri yang meninggal di Singapura karena jatuh dari lantai 23 gedung apartemen, Sabtu tiba di Solo.

Sabtu, 25 Des 2004 14:13 WIB

detikNews

Dephan Siap Bantu KPK

Dephan bersedia membantu KPK menelusuri kebenaran isu suap pembelian tank Scorpion oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Dephan mengaku punya dokumen kontraknya.

Senin, 13 Des 2004 20:46 WIB

detikNews

PN Jakpus Belum Terima Pelimpahan Berkas Puteh

PN Jakpus belum menerima pelimpahan berkas Gubernur NAD Abdullah Puteh dalam kasus mark up pembelian helikopter MI-2 dari KPK.

Kamis, 09 Des 2004 11:19 WIB

detikNews

KPK: Penahanan Puteh Semata-mata Keperluan Penuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penahanan terhadap Gubernur NAD Abdullah Puteh semata-mata hanya untuk keperluan penuntutan.

Rabu, 08 Des 2004 14:24 WIB