detikFinance

Rumus Baru Hitung Upah Minimum di Omnibus Law

Jika RUU Omnibus Law disahkan maka rumus penghitungan upah minum nantinya akan berubah. Selengkapnya di sini.

Selasa, 18 Feb 2020 08:30 WIB

detikNews

Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law

UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.

Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB

detikNews

Soal Omnibus Law 'PP Bisa Ubah UU', Ngabalin: Tidak Mungkin!

"PP mengubah UU, sudah pasti tidak mungkin," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Senin, 17 Feb 2020 22:42 WIB

detikFinance

Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Menaker: Ada Miskomunikasi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memahami penolakan yang dilakukan oleh pihak buruh. Dia menegaskan bahwa ruang untuk berdialog masih terbuka.

Senin, 17 Feb 2020 18:05 WIB

detikFinance

Sudah Diserahkan ke DPR, Omnibus Law Perpajakan Mulai Disosialisasikan

Sosialisasi UU Omnibus Law dilakukan kepada masyarakat dan pengusaha, kegiatannya pun akan diperluas kepada seluruh sektor dunia usaha.

Senin, 17 Feb 2020 18:24 WIB

detikFinance

Omnibus Law Atur Upah Minimum dari Ekonomi Provinsi, Bagaimana Papua?

Hitungannya tak lagi memasukkan unsur inflasi dan hanya menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah, tak lagi nasional. Sementara Papua ekonomi daerahnya minus.

Senin, 17 Feb 2020 18:46 WIB

detikFinance

Hitungan Upah Minimum di Omnibus Law Berubah, Begini Skemanya

Penghitungannya diubah menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah dan menghilangkan aspek inflasi.

Senin, 17 Feb 2020 16:25 WIB

detikNews

Omnibus Law Cipta Kerja Perberat Sanksi Pidana untuk Pers

RUU Cipta Lapangan Kerja merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanksi pidana untuk perusahaan pers diperberat.

Senin, 17 Feb 2020 11:03 WIB

detikNews

Bingungnya PKS Omnibus Law Mungkinkan Jokowi Ubah UU Lewat PP

PKS mengomentari isi omnibus law Cipta Kerja yang memberi kewenangan presiden ubah UU dengan PP. PKS merasa aneh karena mengubah UU merupakan domain dari DPR.

Senin, 17 Feb 2020 09:27 WIB

detikNews

Omnibus Law Tak Hapus Cuti Haid-Cuti Melahirkan

Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak menghapus hak karyawan untuk cuti haid dan cuti melahirkan. Termasuk juga cuti menikah.

Senin, 17 Feb 2020 08:47 WIB