detikNews

Hadiri Rapat Pleno MUI, Puan Bicara Draf Omnibus Law Abal-abal

Ketua DPR Puan Maharani berbicara tentang draf omnibus law abal-abal. Apa maksudnya?

Rabu, 19 Feb 2020 15:10 WIB

detikNews

Ahmad Sahroni Minta Legalitas Bisnis Prostitusi di Omnibus Law Diperjelas

RUU Cipta Kerja mengatur berbagai hal terkait penanaman modal di Indonesia. Bagaimana dengan bisnis prostitusi, bolehkah?

Rabu, 19 Feb 2020 16:03 WIB

detikNews

Kabakamla Targetkan Penyederhanaan 17 UU Kelautan Selesai Tahun Ini

Penyederhanaan UU itu nantinya menjadikan posisi Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di laut. Aan berharap penyederhanaan UU selesai tahun ini.

Rabu, 19 Feb 2020 18:54 WIB

detikFinance

Blak-blakan Menaker: Menjawab Kontroversi RUU Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziah menegaskan tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja secara berkelanjutan.

Senin, 24 Feb 2020 06:57 WIB

detikFinance

Menaker Klaim Sudah Ajak Buruh Bahas RUU Cipta Kerja, Kok Masih Demo?

"Sebelum menjadi draft, dalam konteks isu ketenagakerjaan kami mengundang teman-teman serikat pekerja, serikat buruh"

Senin, 24 Feb 2020 09:48 WIB

detikInet

Operator Diklaim Tak Masalah Soal Alat 'Suntik Mati' Ponsel BM

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan operator seluler tak mempermasalahkan lagi terkait alat pemblokiran ponsel BM.

Rabu, 26 Feb 2020 21:46 WIB

detikNews

Kejutan Omnibus Law: Jokowi Bisa Ubah UU Lewat Peraturan Pemerintah

Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat PP. Melanggar UUD 1945?

Minggu, 16 Feb 2020 11:44 WIB

detikFinance

RI Catat Transaksi Potensial US$ 3,50 Juta di Sirha Budapest 2020

Berpartisipasi dalam pameran makanan dan minuman Internasional, Sirha Budapest 2020, Indonesia berhasil mencatatkan transaksi potensial sebesar US$ 3,50 Juta.

Minggu, 16 Feb 2020 11:53 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Kewenangan Jokowi Ubah UU, PD: Hak Legislasi Ada di DPR

Omnibus law memberikan kewenangan Jokowi mengubah UU hanya lewat peraturan pemerintah (PP). Padahal hal itu merupakan kewenangan DPR. Apa kata Partai Demokrat?

Minggu, 16 Feb 2020 13:06 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Wewenang Jokowi Ubah UU dengan PP, Ray Rangkuti: Otoriter!

Berdasarkan aturan saat ini, presiden bisa saja mengubah UU tapi lewat perppu. Namun perppu itu harus mendapat persetujuan DPR.

Minggu, 16 Feb 2020 13:59 WIB